Temuan Ombudsman DIY: 11 Anak Pendaftar PPDB Zonasi Modus Numpang KK

Jakarta, CNN Indonesia —

Ombudsman RI perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) menemukan 11 anak pendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi bermasalah.

Kepala ORI DIY Budhi Masturi berkata 11 anak itu terdaftar dalam kartu keluarga milik orang lain atau menumpang.

“Setelah kita check recheck, persisnya ada 13 anak [menumpang KK]. Itu di Kota Jogjanya,” kata Budhi kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7).

Budhi menjelaskan 11 anak itu menumpang di dua KK. Rinciannya, enam anak dalam satu KK dan lima anak lainnya dalam satu KK keluarga lain juga.

“Kalau ditotal, satu KK ada 10 orang, termasuk kepala keluarga. Yang anak numpang KK 6 dan 5,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan modus yang sama juga terindikasi di daerah lain, termasuk di Gunung Kidul. Meskipun demikian, dia belum bisa memastikan berapa jumlah pendaftar yang benar-benar numpang di KK keluarga lain.

“Ada beberapa KK di Gunung Kidul, tapi belum kami ricek angka pastinya. Baru akan kami dalami beberapa hari ini,” ujar Budhi.

Sebagai informasi untuk penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2023/2024 terdapat empat jalur PPDB.

Pertama, jalur prestasi baik akademik maupun non akademik yang dimulai hari ini untung jenjang SMP, SMA, dan SMK.

Kedua, jalur afirmasi yang menyasar calon peserta didik disabilitas, anak-anak panti asuhan, hingga calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu atau yang tercantum dalam DTKS.

Ketiga, jalur zonasi dengan jangkauan peserta didik terdekat dengan lokasi sekolah tujuan. Keempat, jalur pindah orang tua.

Permasalahan PPDB terjadi di beberapa daerah, termasuk Bogor dan DKI Jakarta. Pemerintah Kota Bogor mengungkapkan 155 pendaftar PPDB tidak sesuai domisili yang tercatat pada kartu keluarga (KK).

Sementara itu di Jakarta, Posko Layanan PPBD DKI wilayah I Jakarta Pusat menyatakan setidaknya telah menerima 549 aduan dari warga terkait sistem PPDB pada medio bulan lalu.

Petugas Posko Layanan PPDB DKI Jakarta Wilayah I Jakpus Redy Ferianto berkata jumlah aduan itu hasil rekapitulasi sejak 15 Mei hingga 21 Juni 2023. Redy menyebut aduan tersebut bukan hanya berasal dari warga di Jakarta Pusat, melainkan juga dari wilayah lain.

“Kalau yang dateng [mengadu] itu kita jumlahin berarti 549 yang datang sejak tanggal 15 Mei,” kata Redy saat ditemui oleh CNNIndonesia.com di kawasan Jakpus, Rabu (21/6).

(yla/kid)

[Gambas:Video CNN]